30detik.com -- Tarakan -- Rencana memindahkan pusat pemerintahan Kota Tarakan ke wilayah Utara kini jadi perdebatan hangat di kalangan warga. Dimulai tahun ini melalui skema multiyears hingga 2028 dengan anggaran lebih dari Rp400 miliar, proyek ini dipuji sebagian sebagai upaya pemerataan pembangunan, tapi dikritik yang lain karena bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran nasional.
Wali Kota Tarakan, dr.Khairul, yang dua bulan setelah dilantik pada April 2025 menyampaikan alasannya, menekankan ini sebagai janji politik yang harus ditepati. "Janji itu wajib dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi, hukum negara, maupun agama," katanya saat berbincang dengan wartawan pada 22 April 2025. Bagi dr.Khairul, pemindahan ke Tarakan Utara—khususnya Kelurahan Juata Laut—adalah cara mengatasi keluhan warga Utara yang merasa terpinggirkan. "Mereka sering bilang 'mau ke Tarakan', padahal kita satu pulau. Ini soal rasa memiliki," ujarnya.
Pemkot Tarakan merancangnya berbasis RTRW: Tengah dan Barat untuk ekonomi, Timur untuk pariwisata serta pertahanan, sementara Utara jadi pusat pemerintahan, permukiman, dan industri ringan. Infrastruktur pendukung seperti pengerasan jalan, sekolah, perumahan, rumah ibadah lintas agama, serta alun-alun kota akan dibangun bertahap. Konsepnya Smart Government, mengandalkan teknologi untuk tata kelola efisien, yang diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi kawasan.
Tahap pertama mencakup Kantor Wali Kota, Gedung A, dan Gedung B untuk OPD, Meski pro-kontra masih bergulir, dr.Khairul optimis proyek ini akan menyatukan Tarakan sebagai satu kesatuan yang merata.(Ansor) #TarakanHIBOT
Posting Komentar