Nunukan, 30Detik.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secara unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (1/4/2026). Penyerahan dipimpin Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, S.E., sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sesuai kewajiban perundang-undangan paling lambat tiga bulan pasca-tahun anggaran berakhir.
Kegiatan berlangsung di Prokompim Nunukan dengan dihadiri Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Pelaksana Tugas (Pj.) Sekda, Asisten Administrasi Umum, kepala perangkat daerah terkait, serta pejabat BPK RI Perwakilan Kaltara.
Dalam sambutannya, Bupati Irwan Sabri menyampaikan syukur atas penyerahan tepat waktu ini, yang merupakan yang kedua di masa kepemimpinannya. Ia menegaskan komitmen Pemkab Nunukan mewujudkan tata kelola keuangan akuntabel dan transparan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan akrual.
“Penyampaian LKPD ini merupakan bentuk tanggung jawab kami dalam mengelola keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Bupati juga mengakui adanya kekurangan yang perlu diperbaiki, serta berharap masukan konstruktif dari BPK melalui pemeriksaan mendatang. “Kami mengharapkan bimbingan BPK agar pengelolaan keuangan semakin baik, mewujudkan akuntabilitas optimal,” tambahnya. Ia pun berharap Pemkab Nunukan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK RI Perwakilan Kaltara mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan yang mencerminkan keseriusan Pemkab. Selanjutnya, BPK akan memeriksa LKPD secara terinci berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, menilai kewajaran penyajian, pengungkapan, kepatuhan peraturan, dan pengendalian internal. Pemeriksaan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan untuk manfaat masyarakat.(*)
Posting Komentar