Jakarta, 30Detik.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi rapat koordinasi penyelesaian masalah aset tanah dan bangunan milik negara di Pelabuhan Perikanan Kota Tarakan, yang sebelumnya Pemerintah Kota Tarakan telah memberikan kompensasi kepada Perum PPS (kini PT Perikanan Indonesia atau PT Perindo.
Rapat berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa (7/4/2026). Hadir Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., Direktur Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Edi Suryanto, Kepala Satgas Pencegahan KPK Basuki, Kepala Satgas Penindakan KPK Nasidin, serta Direktur Keuangan PT Perindo Eddi Santoso. Secara virtual melalui Zoom, diikuti Kepala BPKP Kalimantan Utara (Kaltara), Kepala Kantor ATR/BPN Tarakan, dan jajaran.
Pertemuan membahas upaya penuntasan status aset yang belum diserahkan secara resmi oleh PT Perindo kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, meski Pemkot telah membayar kompensasi lebih dulu. Tujuannya menyelamatkan aset negara dan mengoptimalkannya untuk kepentingan masyarakat.
Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul menegaskan kesamaan tujuan semua pihak. “Kita punya niat yang sama dalam hal menyelamatkan aset negara, dan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan negara dan masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap proses berjalan lancar. “Saya selaku Wali Kota berharap semoga semua tahapan proses penyelesaian berjalan lancar, cepat, tuntas, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” tambah Khairul.
Di akhir rapat, Khairul mengapresiasi KPK, khususnya Bidang Korsup Pencegahan, serta berterima kasih kepada PT Perindo, Danantara, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) sebagai pemegang saham PT Perindo, BPKP Kaltara, dan ATR/BPN. “Atas nama Pemkot Tarakan, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang hadir dan memberikan masukan serta alternatif solusi,” katanya.
Wali Kota didampingi Asisten Administrasi Umum, Inspektur Kota Tarakan, Kepala BPKAD, dan jajaran. (As) #TarakanHIBOT
Posting Komentar