TARAKAN, 30Detik.com – Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., terus mendorong percepatan realisasi pembangunan sekolah terintegrasi di wilayah Kelurahan Mamburungan Timur. Guna mematangkan proyek strategis tersebut, Pemerintah Kota Tarakan menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama sejumlah perangkat daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tarakan pada Senin (22/6/2026).
Rapat yang berlangsung di Kantor BPN Tarakan tersebut secara khusus membahas langkah-langkah taktis dalam mempercepat penyelesaian status lahan serta pemenuhan dokumen pendukung pembangunan fisik sekolah.
Dalam arahannya, dr. Khairul menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tarakan telah mengamankan dan menyiapkan lahan di Kelurahan Mamburungan Timur yang diproyeksikan sebagai kawasan pendidikan terpadu. Kawasan ini dirancang menjadi sekolah terintegrasi yang menyatukan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) demi memfasilitasi kebutuhan akses pendidikan bagi masyarakat di masa depan.
Menurut Wali Kota, percepatan sertifikasi lahan menjadi prioritas utama yang harus dituntaskan tanpa penundaan. Pemkot Tarakan berkomitmen penuh untuk melengkapi seluruh dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses hibah lahan pada akhir Juni 2026 ini agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan linier sesuai target perencanaan.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, Pemkot Tarakan juga menyatakan kesiapannya dalam menyuplai kebutuhan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga pendidik (guru) dan kepala sekolah berkualitas untuk menunjang operasional sekolah terintegrasi tersebut saat resmi dibuka kelak.
“Pembangunan sekolah terintegrasi ini merupakan investasi jangka panjang yang sangat krusial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tarakan. Oleh sebab itu, saya meminta seluruh pihak terkait dapat bersinergi mempercepat proses administrasi serta segala persiapan teknis pembangunan di lapangan,” tegas dr. Khairul.
Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Plt Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, serta Kepala DPMPTSP. Kehadiran lintas sektor bersama jajaran BPN Tarakan ini diharapkan dapat mengurai kendala teknis dan mempercepat eksekusi program di lapangan
Posting Komentar