JAKARTA, 30Detik.com – Ketua Koordinator Subwilayah Timur I sekaligus Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD/MPR RI, H. Hasan Basri, M.H., menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti berbagai aspirasi strategis daerah yang telah dihimpun dari sembilan provinsi di wilayah Subwilayah Timur I.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Hasan Basri usai memimpin jalannya rapat koordinasi (rakor) instensif Subwilayah Timur I di Jakarta, Selasa (11/8/2026). Rapat koordinasi ini menjadi instrumen penting bagi DPD RI dalam menyinkronkan seluruh hasil serap aspirasi masyarakat dari akar rumput untuk selanjutnya diperjuangkan secara kelembagaan melalui sidang paripurna DPD RI.
“Dalam rapat tersebut kita mensinkronkan hasil serap aspirasi dari sembilan provinsi di wilayah Subwilayah Timur I untuk kita perjuangkan melalui sidang paripurna dan selanjutnya didistribusikan untuk disampaikan kepada kementerian terkait,” ujar Senator asal Kalimantan Utara tersebut.
Hasan Basri memaparkan bahwa cakupan wilayah koordinasi Subwilayah Timur I sangat luas, meliputi seluruh provinsi di Pulau Kalimantan ditambah empat provinsi di Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kumpulan kluster aspirasi dari sembilan provinsi ini akan menjadi bahan rujukan substantif bagi DPD RI dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat guna menyusun program prioritas nasional yang sesuai dengan kebutuhan riil daerah, khususnya untuk menyongsong Tahun Anggaran 2027.
Hasan berharap intervensi politik anggaran ini tidak sekadar berakhir sebagai dokumen pembahasan di atas meja legislatif, melainkan harus diimplementasikan secara nyata oleh kementerian teknis.
“Semoga aspirasi yang sudah diterima dari berbagai wilayah itu dapat diimplementasikan dan menjadi rujukan DPD RI dalam memberikan masukan kepada pemerintah untuk merencanakan program-program kegiatan, khususnya di tahun 2027, ke berbagai wilayah yang ada di Subwilayah Timur I,” imbuhnya.
Dalam jalannya rakor tersebut, sejumlah persoalan krusial daerah diurai secara mendalam. Sektor pembangunan infrastruktur fisik, terutama percepatan interkoneksi di wilayah perbatasan negara, masih menjadi prioritas utama. Selain itu, dinamika hambatan di sektor transportasi, optimalisasi potensi perikanan pesisir, produktivitas perkebunan, hingga persoalan Dana Transfer ke Daerah (TKD) turut dibahas secara komprehensif.
Salah satu isu sensitif yang mendapat perhatian khusus dalam forum tersebut adalah kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Banyak daerah yang mengeluhkan beban APBD yang membengkak pasca-perekrutan massal tenaga PPPK.
Menyikapi keluhan berat dari daerah tersebut, Hasan Basri membawa kabar baik dari hasil koordinasinya dengan kementerian terkait di tingkat pusat. Pemerintah pusat dipastikan telah menyiapkan bantalan anggaran yang sangat besar untuk mengintervensi persoalan ini.
“Alhamdulillah, sesuai dengan hasil rapat, untuk penggajian ASN PPPK itu pemerintah sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp19 Triliun untuk disalurkan ke daerah-daerah yang pemerintahnya tidak mampu membayar ASN PPPK tersebut,” jelas Hasan Basri secara rinci.
Di samping persoalan anggaran fiskal dan pembangunan fisik, rakor Subwilayah Timur I ini juga ikut memetakan stabilitas keamanan wilayah serta akuntabilitas penegakan hukum di daerah. Hasan menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi ini akan diperjuangkan secara kolektif melalui mekanisme formal kelembagaan DPD RI agar penguatan integrasi antara kebutuhan daerah perbatasan dan kebijakan strategis pemerintah pusat dapat berjalan selaras, adil, dan merata demi pembangunan di masa depan.(*) #HB #HasanBasri #HarusBisa
Posting Komentar